IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PROSES R EKRUTMEN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

  • Tri Wahyudiono Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk
  • Asmaul Husna Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk
Keywords: akuntabel, demokratis, efektif, rekrutmen, transparansi

Abstract

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat berasal dari golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya. Isu hukumnya: Bagaimana implementasi prinsiptransparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan. Proses rekrutmen belum merefleksikan prinsip hukum yang transparandan akuntabel. Model musyawarah belum dilakukan secara jujur dan bertanggungjawab. Fungsi pengawasan oleh semua pemangku kepentingan rekrutmen belum berjalan efektif.

Author Biographies

Tri Wahyudiono, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk

Dosen Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Asmaul Husna, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk

Dosen Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

References

Arliman S, Darmini Roza dan Laurensius.‘’Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa dan pengawasan keuangan Desa,’’; (2016) Jurnal; h. 3.
Astuty, Elgia dan Eva Hany Fanida. 2013. “Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”. E-Journal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya.
Dharma, Surya. 2010. Manajemen Kinerja. Ed.ketiga. Pustaka Belajar: Yogyakarta.
Halim, Abdul. 2014, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat, Ed. 4, Hal. 84.
Handoko, T. Hani. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia edisi 2, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, 2001, h. 69.
Hie, Jimmy Sadeli dan Bayu Prawira. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Salemba Empat, 2001, h. 273.
Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015, Sosiologi Perdesaan, Pustaka setia, Surakarta. h. 109- 111.
Jauvani, Veithzal Rivai dan Sagala, Ella. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009, h. 148.
Krina, P. Loina Lalolo. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabiitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta.
Moleong, Lexy J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
Nurcholis, Hanif. 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta. h. 73.
Pahlevi, Rizal. Analisis Efektifitas Proses Rekrutmen Dan Seleksi Dalam Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia, PT. Teknologi Riset Global Investama, Jakarta, Periode Januari 2013-Desember 2013.
Pasolong, Harbani. Kepemimpinan Birokrasi, (cet III, Bandung: Alfabeta cv, 2013) h. 2-7.
Ratnasari, Desi. Studi Tentang Proses Rekrutmen Tenaga Kerja Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Di Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Dan Perlindungan Masayarakat Kabupaten MALINAU, Ejournal Pemerintah Integratif, Vol. 1, Nomor 1, 2013:75-79. Hal. 78.
Ridwan HR, 2003, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, Hal.26.
Rosidi, Imron. Karya Tulis..., hlm. 26. Dilihat di Muhammad Annas Ansori, dkk, Menciptakan Sosioprenurship Berbasis Ekonomi Kreatif, Tidak diterbitkan, STAI Miftahul ‘Ula: Karya Tulis, 2020, hal. 16.
Sabarno, Hari. 2008 Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta.
Sadu Wasistiono & Irwan Tahir, 2006: Prospek Pengembangan Desa, Bandung: CV. Fokusmedia.
Sagala, dan Veithza Rivai.Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 148.
Setiawan, Zenny. Rekruetmen Perangkat Desa Di Desa Gondosuli Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung. Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD), Yogyakarta 2018.
Setiyono, B. (2012). Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi. Bandung: Nuansa..
Simamora, Hendry. Membuat Karyawan Lebih Produktif Dalam Jangka Panjang (Manajemen SDM). Yogyakarta: STIE YKPN, 2005. H. 170.
Sinambela, Litjan Poltak, dkk, 2006.Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan DanImplementasi, Bumi Aksara, Jakarta. H. 2.
Sudirman, ‘’Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa didesa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba,’’, h. 8.
Sumartono, 2006. Kemitraan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik.
Suwargianto, Sigit. “Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman” Jurnal Pendidikan Luar Biasa, (Universitas Negeri Yogyakarta, Jurnal Pendidikan Luar Biasa (Juli,2015).
Tiwinarni. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Se-Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
Trioktaviani, Maria. Rekrutmen perangkat desa ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2017.
W. Meyer, Blau, Peter dan Marshall. (1987). Birokrasi Dalam Masyarakat Modern,Universitas Indonesia, Jakarta. h. 2.
Widjaja, Haw. 2002. Otonomi Daerah dan daerah Otonom. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Widjaya, A.W. Pemerintah Desa dan Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993
Published
2022-11-04
How to Cite
Tri Wahyudiono, & Asmaul Husna. (2022). IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PROSES R EKRUTMEN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA . Islamic Law: Jurnal Siyasah, 7(01), 14-33. https://doi.org/10.53429/law.v7i01.499