Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Lampung Utara Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Perspektif Siyasah Tanfidziyyah
Abstract
The protection of women and children from violence is a responsibility of local governments that must be realized through effective policies and services. This study aims to analyze the implementation of Article 7 of North Lampung Regional Regulation Number 1 of 2017 concerning the Protection of Women and Children from Violence and examine its implementation from the perspective of fiqh siyasah tanfidziyyah. This study employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data were obtained through interviews, observation, and documentation and analyzed qualitatively. The findings indicate that Article 7 has been implemented through the roles of the Office of Women's Empowerment and Child Protection, UPTD PPA service procedures, complaint reception, victim outreach, assessment, psychosocial assistance, legal assistance, and the involvement of the PPA Task Force and community. Prevention programs are also carried out through socialization, communication, information and education, advocacy, cross-sector coordination, and community empowerment. However, implementation remains suboptimal due to limitations in service coverage, coordination, human resources, and continuity of assistance. From the perspective of fiqh siyasah tanfidziyyah, the implementation reflects the principles of amanah, al-‘adl, al-maslahah, and the government's responsibility as ulil amri, but further strengthening is required to ensure more equitable and sustainable protection
References
Aidha, Z., Nuraida, A., Fadilla, A., Putra, A. A., Safitri, L., & Alisa, L. (2025). Peran UPTD DP3APMPPKB Kota Medan Dalam Penanganan. 6, 16829–16839.
Alghiffary, I. (2024). Status Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dalam KasusKekekrasan Rumah Tangga di Lampung. Bulletin of Community Engagement, Vol. 4, 427–435.
Aliyatus, A., Harni, H., & Nurkolis, N. (2025). Implementation of Child-Friendly School : Analytical Study. 54(1), 144–153.
Alwadina, A. A., Pemerintahan, D. I., & Hasanuddin, U. (2025). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( DP3A ) Dalam Perlindungan Anak di Kota Makassar. 18, 33–40.
Dedy Kurniawan, Indra Kesuma, D. A. (2025). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Tulang Bawang. E-JKPP, Vol. 11(Issue 3), 49–60.
Della, V. V., & Putri, R. S. (2024). Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyyah Implementation of Article 26 of Law Number 3 of 2024 on Villages in the Perspective of Siyasah Tanfidziyyah. 3, 438–448.
Dudy, A. A., Ardiansyah, R., Ashady, S., Nurfatlah, T., & Salsabila, D. (2026). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Lombok Barat. 7(1), 29–40.
Erisa Dwi Nur Aini, Rini Hartini Rinda Andayani, E. N. J. R. S. (2025). Pendampingan Psikososial pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) KotaBandung. Rehsos, 18–30.
Harefa, T. N. N. Y. (2026). Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Jakarta Timur Tahun 2022–2024. CAUSA, Vol 16, 1–12.
Hesti, Y. (2024). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Di Lampung. 2(2).
Hildhah, F., Hajad, V., Ikhsan, I., & Liyana, C. I. (2025). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Implementasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat. Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak, 7(2), 246–265.
Jeremia, A., Mahdi, I., & Gusmansyah, W. (2026). Implementation of the Village Head Performance Law from the Perspective of Siyasah Tanfidhiyyah. 5(2), 577–585.
Mayyadah, P., Nur, E. R., & Sukandi, A. (2025). Review Of Fiqh Siyasah Tanfidziyah On The Implementation Of The Performance Of The Bumiarum Village Government, Pringsewu Regency. Jurnal Hukum Sehasen, 11(1), 271–280.
Nuraini, L. (2025). Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi ( Studi UIN Raden Intan Lampung ) 17(1), 207–224.
Panegara, A. R. (2026). Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis Pada Masa Pemerintahan Prabowo-Gibran Analysis Of The Free Nutritional Meal Program Policy During The Prabowo-Gibran Government. 24(3).
Prima, F., Sasono, P., Kristiono, R., Susilo, D., & Kurnia, H. (2026). The Role-Set Framework of the Satgas PPA in the Prevention and Initial Response to Sexual Violence. 9(1), 37–49.
Putri, D. A. B. A., & Tukiman, T. (2023). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani korban kekerasan pada anak di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 5(3), 274–283.
Qomaruddin, H. S. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley,Miles dan Huberman. Journal of Management, Accounting and Administration, Vol.1, 77–84.
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. 1–12.
Regina Bella Adelia, T. A. O. (2024). Penerapan Standar Pelayanan Pengaduan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak(Studi Kasus: UPTD Ppakota Surabaya). Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, Vo.l 2, 57–73.
Revi Rahmawati, Eti Karini, M. J. (2025). Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Mekanisme Bawaslu Dalam Pencegahan Dan Penanganan Pemilih Ganda (Studi Bawaslu Provinsi Lampung). Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik, Vol. 6, 172–184.
Saputra, R. A., Marpaung, L. A., & Hesti, Y. (2022). Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam Penanganan Kasus Terkait Perempuan dan Anak (Studi Penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung). Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan, 6(2), 260–269.
Siti Maria Ulfa, R. Y. (2026). Evaluasi Kegiatan Layanan Penanganan Anak Korban Kekerasan Pada UPTD Ppa Kota Tangerang Selatan. Journal Of Public Administration And Policy, 147–155.
Sutriani B, Kristian H.P. Lambe, C. L. R. (2026). Efektivitas Kinerja Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Nabire yang Berbasis Gender. Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC), Vol. 2, 149–155.
T, R. R. (2025). Membangun Sistem Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat : Studi Kasus Community Governance di Kota Makassar. 4(3), 456–467.
Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif : Konsep , Prosedur , Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. 5, 198–211.
Wijayanti, D., Munir, S., & Syalafiyah, N. (2024). Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup. 9(2).
Yoserwan, Y. (2023). Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Hukum Adat Sebagai Manifestasi Hak Asal Usul Dalam Tindak Kekerasan Terhadap Perempan Dan Anak Di Sumatera Barat. UNES Law Review, 5(3), 961–977.
Yuliardi, A. D., Tinambunan, W. D., Hukum, F., Singaperbangsa, U., & Hukum, P. (2022). Penegakan Hukum Positif Terhadap Fasyankes Akibat Tidak Mengelola Limbah B3 Covid-19. 5(2), 22–36.
Copyright (c) 2026 Islamic Law: Jurnal Siyasah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
