Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia
Keywords:
sustainable development, Badan Permusyawaratan Desa, tata kelola desa, akuntabilitas
Abstract
The Village Consultative Body (Badan Permusyawaratan Desa/BPD) plays a pivotal role in strengthening democratic and participatory village governance in Indonesia. As a legislative institution at the village level, the BPD is responsible for channeling community aspirations, formulating regulations, and overseeing the performance of village heads and the use of Village Funds. However, the effectiveness of the BPD faces challenges such as limited member capacity, political intervention from local elites, and non-inclusive participation, particularly from women and youth. Case studies in Panggungharjo Village (Yogyakarta) and Tenganan Village (Bali) demonstrate that collaboration between the BPD, communities, and traditional institutions, coupled with technology-driven transparency, can enhance accountability and development quality. Strategic recommendations include capacity-building through technical training, regulatory reforms to reinforce BPD independence, and affirmative policies for marginalized groups. With a holistic approach, the BPD can become a catalyst for equitable and sustainable village development.
References
Abadi, S. J. (2018). Peranan Badan Permusyaratan Desa (Bpd) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kebupaten Sinjai [Skripsi S1]. Universitas Muhammadiyah Makassar .
Abidin, A. Z. (2023). Efektivitas Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Di Desa Mautenda, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur) . Journal Akses Stia Malang , 5(2), 47–63.
Akbar, D. S. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Add) (Penelitian Pada Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Sadananya). Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi), 5(2), 109–119. Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.25157/Je.V5i2.958
Alwi, S. H. (2019). Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa Di Desa Patani Kabupaten Takalar [Skripsi ]. Universitas Muhammadiyah Makassar .
Amantha, G. K. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat . Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 47(1), 67–79. Https://Doi.Org/10.33701/Jipwp.V47i1.1490
Anandya, D., & Rmdhana, K. (2024). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023.
Ardi, A. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyusunan Peraturan Desa Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 Pasal 62 Huruf (A) Tentang Desa (Studi Di Desa Tanggung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau). E-Journal Fatwa Hukum, 3(3).
Ardiansyah, Marsidi, & Supawanhar. (2025). Peranan Badan Permusyawarah Desa (Bpd) Dalam Pembuatan Peraturan Desa Pelajau Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Jurnal Stia Bengkulu: Committe To Administration For Education Qualit, 11(1), 77–88.
Arrahma, F., Pahlevi, R., Faraby, M. Y., Setiawan, B., & Latif, M. G. (2024). Peran Badan Perwakilan Desa Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Terhadap Perkembangan Desa . Kampus Akademik Publising: Jurnal Sains Student Research , 2(6), 120–131. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.61722/Jssr.V2i6.2943
Aulia, M. (2018). Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo. Undang Jurnal Hukum, 1(1), 159–185. Https://Doi.Org/10.22437/Ujh.1.1.159-185
Auliya, A., & Pamungkas, T. K. (2024). Optimalisasi Peran Badan Permusyawaran Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Peraturan Pemerintahan Desa Bagon Kecamatan Puger. Formula : Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 15–25.
Bahrudin, A. (2024). Analisis Pengaruh Pengawasan Bpd Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 Di Desa Selojari Kabupaten Grobogan. Jurnal Mimbar Administrasi, 21(2), 368–380. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.56444/Mia.V21i2.2086
Dwipayana, I. M. Y., Yudhiantara, I. M., & Noerasto, T. (2023). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Badan Permusyawaratan Desa (Sim Bpd) Dalam Penyampaian Informasi Dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Di Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik , 8(2), 90–95. Https://Doi.Org/Https://Www.Ejournal.Warmadewa.Ac.Id/Index.Php/Public-Inspiration/Article/View/8577
Dwitasari, N. I. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa [Skripsi S1]. Universitas Brawijaya.
Erwandi, A. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Untuk Melestarikan Budaya Masyarakat Di Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang . Perahu, 5(2), 93–106.
Fachrun, M., Muhiddin, A., Hardi, R., & Akbar, M. R. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara . Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 1(2), 92–111. Https://Doi.Org/Https://Search.Crossref.Org/?Q=10.32669%2fvillage
Faiza, N., Jamaludin, & Harahap, A. (2020). Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong . Japb: Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis, 3(2), 423–432.
Firman. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa . Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 23(1), 39–52. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.56087/Aijih.V23i1.35
Friedman, L. M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. Russell Sage Foundation.
Hadi, A. M. (2020). Analisis Kelembagaan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Khazanah Multidisiplin, 1(1), 46–60. Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.15575/Km.V1i1.9698
Handayani, A., Rahmawati, A., & Malik. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa. Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 13(1), 64–71. Https://Doi.Org/Https://10.33366/Rfr.V%Vi%I.4333
Hardiansyah, T., & Widoyoko, W. D. (2024). Penegakan Hukum Peredaran Narkotika Yang Terjadi Di Lembaga Pemasyarakatan . Judiciary : Jurnal Hukum Dan Keadilan, 13(1), 113–126. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.56943/Judiciary.V13i1.231
Hartanti, W., & Listihana, W. D. (2025). Analisis Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Desa. Baseline: Jurnal Mahasiswa Magister Manajemen , 2(1), 126–137.
Hasibuan, M. R., Harahap, R. H., & Humaizi. (2022). Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Mananti Sosa Jae. Perspektif, 11(2), 674–691. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31289/Perspektif.V11i2.6084
Hay, S. O., Stefanus, K. Y., & Lamatari, C. W. T. (2025). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintah Desa Dan Pelaksanaannya Terhadap Pembangunan Di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik , 2(1), 127–139. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.62383/Demokrasi.V2i1.722
Hermansyah, A., Ramli, Azmi, I. F., & Muhammad, A. (2023). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Good Governance, 19(2), 101–116.
Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. Jurnal Akuntansi Multi Paradigma, 10(1), 156–175. Https://Doi.Org/Https://Dx.Doi.Org/10.18202/Jamal.2019.04.10009
Irianto, H., Kurniawan, B. A., & Khamdi, A. S. A. H. (2023). Strategi Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Partisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Suko, Sukodono, Sidoarjo. Jurnal Sosial Humaniora Sigli, 6(2), 555–561. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.47647/Jsh.V6i2.1822
Ismanudin, & Setiawan, I. (2019). Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu . Jurnal Aspirasi , 9(2), 135–150.
Juwandi, R., & Damanhuri. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Konteks Penguatan Ekonomi Kreatif Sebagai Wujud Pembangunan Desa Berkelanjutan. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 70–80. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.56393/Jpkm.V4i1.2306
Karnelis, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Juhanperak, 1144–1166.
Komariya, B. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Dengan Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening [Skripsi S1]. Institut Teknologi Dan Sains Mandala .
Koten, O. W., Yohanes, S., & Tupen, R. R. (2024). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sinar Hading Dan Desa Ile Padung Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur . Jurnal Hukum Bisnis , 13(3), 1–12. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.47709/Hukumbisnis.V13i03.
Lawi, P., Aswim, D., & Natsir, R. A. (2021). Peran Pemerintah Desa Dan Lembaga Adat Dalam Menerapkan Hukum Adat Solo Hulir Se’ang Hala Di Desa Koting D Kabupaten Sikka . 258–265.
Lussy, M., & Utomo, R. B. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Biak Numfor Distrik Biak Timur Kampung Soryar . Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien), 20(20), 384–393. Https://Doi.Org/Http://Doi.Org/10.54209/Jasmien.V5i01.898
M., Y., Novianty, F., & Gusniarti, N. (2024). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sagu Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Ditinjau Dari Permendagri Nomor 110 Tahun 2016. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 8(1), 206–213. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31571/Jpkn.V8i1.7395
Mahmuda, D., & Darmawan, W. B. (2022). Koordinasi Bpd Dengan Kepala Desa Dalam Pembentukan Perdes Di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (Jpk), 3(3), 164–172.
Mahpudin. (2023). Demokrasi Desa Yang Cacat: Disfungsi Peran Bpd Sebagai Institusi Representasi Politik Desa . Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (Jspm), 4(2), 230–243. Https://Doi.Org/10.29103/Jspm.V%Vi%I.9971
Manurung, H., Oktaviani, A. P., Lestari, D., Sukainah, & Firdatama, A. A. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Sebagai Pengawas Internal Pengelolaan Dana Desa. 1(2), 118–128. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.62017/Wanargi.V1i2.182
Mardiyah, S. A., & Nurlinah. (2019). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa . Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12(2), 108–115.
Marisca, Y., & Rustam, A. (2023). Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial (Jeis), 2(1), 94–100.
Maschan, M. (2013). Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia (R. Gustomy & U. Parlindungan, Eds.; Pertama). Polgov.
Masrudi, Chotimah, N., & S, N. H. A. R. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Di Desa Koja Doi. Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora , 3(3), 35–46.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia , Pub. L. No. 55, Menteri (2024).
Nabila, P., & Sari, V. F. (2024). Analisis Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Eksplorasi Akuntansi (Jea) , 6(2), 500–516. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24036/Jea.V6i2.1481
Nafiah, I., & Apreziyanti, D. (2024). Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2023 Dan 2024 (Fadhlullah, Ed.; 2nd Ed., Vol. 43). Bps-Statistics Indonesia. Https://Www.Bps.Go.Id/Id/Publication/2024/12/31/3c8548c76fa4c645e30d67a9/Statistik-Keuangan-Pemerintah-Desa-2023-Dan-2024.Html
Nasihin, L., Nurdin, Yuhandra, E., Alpiyah, L. N., & Rachmat, N. A. (2023). Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Teknik Penyusunan Peraturan Desa Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6(2), 178–183.
Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum . Jphi : Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(1), 1–20.
Okem, K. B., Pangemanan, S., & Nayoan, H. (2024). Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Politico : Jurnal Ilmu Politik, 13(1), 1–13. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.35797/Jp.V13i1.54089
Paparang, R. B. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lex Et Societatis, 5(5), 27–35. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.35796/Les.V5i5.17693
Pelani, H. (2024). Peran Lembaga Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pencegahan Tindak Korupsi Dana Desa. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial , 5(3).
Perdana, A. S., & Satria, I. (2024). Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif (Studi Pada Desa Suka Makmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang). Jahe: Jurnal Akuntansi Hukum & Edukasi , 1(2), 391–400. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.57235/Jahe.V1i2.3731
Prabowo, A., & Handayani, T. A. (2024). Tinjauan Hukum: Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa . Jurnal Hukum Ius Publicum, 5(1), 106–122. Https://Doi.Org/10.55551/Jip.V5i1.94
Prasetya, A. F. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 10(3), 413–586. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.25041/Fiatjustisia.V10no3.785
Purwanto, P. (2023). Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sekecamatan Bolangitang Barat. Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi, 1(2), 134–143. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.59713/Jipik.V1i2.167
Puspitasari, R., & Ma’rif, M. F. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Kasus Di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik). 1–7.
Ramdayanti, I. L. (2021). Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Mura Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 [Skripsi S1]. Universitas Muhammadiyah Mataram.
Rejeki, E. S., Suharso, Noviasari, D. T., & Dewi, D. A. S. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Jrakah, Kecamatan Selo, Boyolali . Borobudur Law And Society Journal, 3(2), 37–42. Https://Journal.Unimma.Ac.Id/Index.Php/Blastal
Rivaldi, A. (2021). Optimalisasi Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ascarya: Journal Of Islamic Science, Culture, And Social Studies, 1(2), 241–251. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.53754/Iscs.V1i2.36
Rizki, R., Firmansyah, & Handayani, F. (2022). Peran Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif Uu No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara , 2(2), 123–134. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.32332/Siyasah.V2i2.6226
Romadani, A. (2020). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah). E-Journal Fatwa Hukum, 3(4).
Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). Journal Law And Government, 2(1), 46–58. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31764/Jlag.V2i1.21606
Sagita, R. A., & Amaliatulwalidain. (2024). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jembatan Di Desa Keban Agung Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten Oku Selatan. Village: Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 5(1), 1–9. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.47134/Villages.V5i1.93
Salam, A. (2024). Evaluasi Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat: Tantangan Dan Hambatan Di Desa Pasirlangu, Kabupaten Garut. Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan, 10(2), 11–22.
Sandika, I., Aini, S., Simbolon, Y. K., & Hadiningrum, S. (2024). Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia . Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 1(1), 212–223. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.62383/Terang.V1i1.89
Sanjaya, S., Baharudin, & Satria, I. (2021). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Innovative: Journal Of Social Science Research, 1(2), 66–72.
Sanur, D. (2023). Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Politica, 14(1), 1–21. Https://Doi.Org/10.22212/Jp.V14i1.4120
Sarip. (2019). Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa Produk Huk. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 49(1), 57–72. Https://Doi.Org/10.21143/Jhp.Vol49.No1.1910
Sarkanto, Sihotang, A. P., & Sudarmanto, K. (2023). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa. Journal Juridish, 1(2), 116–127. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.26623/Jj.V1i2.6833
Setiawati. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 5(1), 61–84. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.32493/Jpkn.V5i1.Y2018.P61-84
Simannjuntak, E. B., & Ivanna, J. (2024). Peran Masyarakat Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan . Journal On Education , 6(4), 21548–21553. Http://Jonedu.Org/Index.Php/Joe
Siregar, R. H. (N.D.). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. 224–242.
Sofi, I. (2021). Efektivitas Pembinaan Dan Pengawasan Dana Desa. Jurnal Defis , 9(9), 37–64.
Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum, 7(1), 82–95.
Sunardi, & Lestari, Y. S. (2024). Model Kebijakan Pemberdayaan Di Pedesaan Indonesia . Jurnal Administrasi Publik , 20(1), 1–20.
Suparno. (2021). Pola Hubungan Pemerintahan Desa Bersama Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Geringging Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Juhanperak, 1091–1102.
Susanto, D., Liliyantie, Inriani, E., Netanyahu, K., Raja, D. T. S., Garuda, N., Nisapingka, D., Ningsih, J., & Ariyani, A. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lawang Uru Dalam Menghadapi Era Industrialisasi . Kumawula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 7(1), 255–267. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24198/Kumawula.V7i
Susetiawan, Mulyono, D., & Roniardian, M. Y. (2018). Penguatan Peran Warga Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat – Indonesian Journal Of Community Engagement, 4(1), 109–118. Https://Doi.Org/Http://Doi.Org/10.22146/Jpkm.27512
Syarifuddin. (2020). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara. Ejournal Ilmu Pemerintahan, 8(1), 81–94. Http://Ejournal.Ipfisip-Unmul.Ac.Id
Wahyudin, W., Kuswana, D., & Herdiana, D. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat. Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam , 8(1), 63–82. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.15575/Tamkin.V8i1.43356
Wianta, I. M. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sumerta Kelod . Jurnal Analogi Hukum, 4(1), 82–87. Https://Ejournal.Warmadewa.Ac.Id/Index.Php/Analogihukum
Zafira, L., Malik, I., & Hawing, H. (2024). Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembangunan Di Desa Batu Ke’de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang . Journal Unismuh, 5(4), 928–941. Https://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Kimap/Index
Abidin, A. Z. (2023). Efektivitas Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Di Desa Mautenda, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur) . Journal Akses Stia Malang , 5(2), 47–63.
Akbar, D. S. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Add) (Penelitian Pada Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Sadananya). Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi), 5(2), 109–119. Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.25157/Je.V5i2.958
Alwi, S. H. (2019). Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa Di Desa Patani Kabupaten Takalar [Skripsi ]. Universitas Muhammadiyah Makassar .
Amantha, G. K. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat . Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 47(1), 67–79. Https://Doi.Org/10.33701/Jipwp.V47i1.1490
Anandya, D., & Rmdhana, K. (2024). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023.
Ardi, A. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyusunan Peraturan Desa Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 Pasal 62 Huruf (A) Tentang Desa (Studi Di Desa Tanggung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau). E-Journal Fatwa Hukum, 3(3).
Ardiansyah, Marsidi, & Supawanhar. (2025). Peranan Badan Permusyawarah Desa (Bpd) Dalam Pembuatan Peraturan Desa Pelajau Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Jurnal Stia Bengkulu: Committe To Administration For Education Qualit, 11(1), 77–88.
Arrahma, F., Pahlevi, R., Faraby, M. Y., Setiawan, B., & Latif, M. G. (2024). Peran Badan Perwakilan Desa Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Terhadap Perkembangan Desa . Kampus Akademik Publising: Jurnal Sains Student Research , 2(6), 120–131. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.61722/Jssr.V2i6.2943
Aulia, M. (2018). Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo. Undang Jurnal Hukum, 1(1), 159–185. Https://Doi.Org/10.22437/Ujh.1.1.159-185
Auliya, A., & Pamungkas, T. K. (2024). Optimalisasi Peran Badan Permusyawaran Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Peraturan Pemerintahan Desa Bagon Kecamatan Puger. Formula : Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 15–25.
Bahrudin, A. (2024). Analisis Pengaruh Pengawasan Bpd Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 Di Desa Selojari Kabupaten Grobogan. Jurnal Mimbar Administrasi, 21(2), 368–380. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.56444/Mia.V21i2.2086
Dwipayana, I. M. Y., Yudhiantara, I. M., & Noerasto, T. (2023). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Badan Permusyawaratan Desa (Sim Bpd) Dalam Penyampaian Informasi Dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Di Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik , 8(2), 90–95. Https://Doi.Org/Https://Www.Ejournal.Warmadewa.Ac.Id/Index.Php/Public-Inspiration/Article/View/8577
Dwitasari, N. I. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa [Skripsi S1]. Universitas Brawijaya.
Erwandi, A. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Untuk Melestarikan Budaya Masyarakat Di Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang . Perahu, 5(2), 93–106.
Fachrun, M., Muhiddin, A., Hardi, R., & Akbar, M. R. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara . Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 1(2), 92–111. Https://Doi.Org/Https://Search.Crossref.Org/?Q=10.32669%2fvillage
Faiza, N., Jamaludin, & Harahap, A. (2020). Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong . Japb: Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis, 3(2), 423–432.
Firman. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa . Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 23(1), 39–52. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.56087/Aijih.V23i1.35
Friedman, L. M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. Russell Sage Foundation.
Hadi, A. M. (2020). Analisis Kelembagaan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Khazanah Multidisiplin, 1(1), 46–60. Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.15575/Km.V1i1.9698
Handayani, A., Rahmawati, A., & Malik. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa. Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 13(1), 64–71. Https://Doi.Org/Https://10.33366/Rfr.V%Vi%I.4333
Hardiansyah, T., & Widoyoko, W. D. (2024). Penegakan Hukum Peredaran Narkotika Yang Terjadi Di Lembaga Pemasyarakatan . Judiciary : Jurnal Hukum Dan Keadilan, 13(1), 113–126. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.56943/Judiciary.V13i1.231
Hartanti, W., & Listihana, W. D. (2025). Analisis Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Desa. Baseline: Jurnal Mahasiswa Magister Manajemen , 2(1), 126–137.
Hasibuan, M. R., Harahap, R. H., & Humaizi. (2022). Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Mananti Sosa Jae. Perspektif, 11(2), 674–691. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31289/Perspektif.V11i2.6084
Hay, S. O., Stefanus, K. Y., & Lamatari, C. W. T. (2025). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintah Desa Dan Pelaksanaannya Terhadap Pembangunan Di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik , 2(1), 127–139. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.62383/Demokrasi.V2i1.722
Hermansyah, A., Ramli, Azmi, I. F., & Muhammad, A. (2023). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Good Governance, 19(2), 101–116.
Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. Jurnal Akuntansi Multi Paradigma, 10(1), 156–175. Https://Doi.Org/Https://Dx.Doi.Org/10.18202/Jamal.2019.04.10009
Irianto, H., Kurniawan, B. A., & Khamdi, A. S. A. H. (2023). Strategi Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Partisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Suko, Sukodono, Sidoarjo. Jurnal Sosial Humaniora Sigli, 6(2), 555–561. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.47647/Jsh.V6i2.1822
Ismanudin, & Setiawan, I. (2019). Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu . Jurnal Aspirasi , 9(2), 135–150.
Juwandi, R., & Damanhuri. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Konteks Penguatan Ekonomi Kreatif Sebagai Wujud Pembangunan Desa Berkelanjutan. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 70–80. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.56393/Jpkm.V4i1.2306
Karnelis, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Juhanperak, 1144–1166.
Komariya, B. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Dengan Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening [Skripsi S1]. Institut Teknologi Dan Sains Mandala .
Koten, O. W., Yohanes, S., & Tupen, R. R. (2024). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sinar Hading Dan Desa Ile Padung Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur . Jurnal Hukum Bisnis , 13(3), 1–12. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.47709/Hukumbisnis.V13i03.
Lawi, P., Aswim, D., & Natsir, R. A. (2021). Peran Pemerintah Desa Dan Lembaga Adat Dalam Menerapkan Hukum Adat Solo Hulir Se’ang Hala Di Desa Koting D Kabupaten Sikka . 258–265.
Lussy, M., & Utomo, R. B. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Biak Numfor Distrik Biak Timur Kampung Soryar . Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien), 20(20), 384–393. Https://Doi.Org/Http://Doi.Org/10.54209/Jasmien.V5i01.898
M., Y., Novianty, F., & Gusniarti, N. (2024). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sagu Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Ditinjau Dari Permendagri Nomor 110 Tahun 2016. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 8(1), 206–213. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31571/Jpkn.V8i1.7395
Mahmuda, D., & Darmawan, W. B. (2022). Koordinasi Bpd Dengan Kepala Desa Dalam Pembentukan Perdes Di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (Jpk), 3(3), 164–172.
Mahpudin. (2023). Demokrasi Desa Yang Cacat: Disfungsi Peran Bpd Sebagai Institusi Representasi Politik Desa . Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (Jspm), 4(2), 230–243. Https://Doi.Org/10.29103/Jspm.V%Vi%I.9971
Manurung, H., Oktaviani, A. P., Lestari, D., Sukainah, & Firdatama, A. A. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Sebagai Pengawas Internal Pengelolaan Dana Desa. 1(2), 118–128. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.62017/Wanargi.V1i2.182
Mardiyah, S. A., & Nurlinah. (2019). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa . Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12(2), 108–115.
Marisca, Y., & Rustam, A. (2023). Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial (Jeis), 2(1), 94–100.
Maschan, M. (2013). Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia (R. Gustomy & U. Parlindungan, Eds.; Pertama). Polgov.
Masrudi, Chotimah, N., & S, N. H. A. R. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Di Desa Koja Doi. Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora , 3(3), 35–46.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia , Pub. L. No. 55, Menteri (2024).
Nabila, P., & Sari, V. F. (2024). Analisis Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Eksplorasi Akuntansi (Jea) , 6(2), 500–516. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24036/Jea.V6i2.1481
Nafiah, I., & Apreziyanti, D. (2024). Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2023 Dan 2024 (Fadhlullah, Ed.; 2nd Ed., Vol. 43). Bps-Statistics Indonesia. Https://Www.Bps.Go.Id/Id/Publication/2024/12/31/3c8548c76fa4c645e30d67a9/Statistik-Keuangan-Pemerintah-Desa-2023-Dan-2024.Html
Nasihin, L., Nurdin, Yuhandra, E., Alpiyah, L. N., & Rachmat, N. A. (2023). Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Teknik Penyusunan Peraturan Desa Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6(2), 178–183.
Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum . Jphi : Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(1), 1–20.
Okem, K. B., Pangemanan, S., & Nayoan, H. (2024). Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Politico : Jurnal Ilmu Politik, 13(1), 1–13. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.35797/Jp.V13i1.54089
Paparang, R. B. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lex Et Societatis, 5(5), 27–35. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.35796/Les.V5i5.17693
Pelani, H. (2024). Peran Lembaga Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pencegahan Tindak Korupsi Dana Desa. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial , 5(3).
Perdana, A. S., & Satria, I. (2024). Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif (Studi Pada Desa Suka Makmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang). Jahe: Jurnal Akuntansi Hukum & Edukasi , 1(2), 391–400. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.57235/Jahe.V1i2.3731
Prabowo, A., & Handayani, T. A. (2024). Tinjauan Hukum: Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa . Jurnal Hukum Ius Publicum, 5(1), 106–122. Https://Doi.Org/10.55551/Jip.V5i1.94
Prasetya, A. F. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 10(3), 413–586. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.25041/Fiatjustisia.V10no3.785
Purwanto, P. (2023). Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sekecamatan Bolangitang Barat. Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi, 1(2), 134–143. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.59713/Jipik.V1i2.167
Puspitasari, R., & Ma’rif, M. F. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Kasus Di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik). 1–7.
Ramdayanti, I. L. (2021). Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Mura Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 [Skripsi S1]. Universitas Muhammadiyah Mataram.
Rejeki, E. S., Suharso, Noviasari, D. T., & Dewi, D. A. S. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Jrakah, Kecamatan Selo, Boyolali . Borobudur Law And Society Journal, 3(2), 37–42. Https://Journal.Unimma.Ac.Id/Index.Php/Blastal
Rivaldi, A. (2021). Optimalisasi Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ascarya: Journal Of Islamic Science, Culture, And Social Studies, 1(2), 241–251. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.53754/Iscs.V1i2.36
Rizki, R., Firmansyah, & Handayani, F. (2022). Peran Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif Uu No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara , 2(2), 123–134. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.32332/Siyasah.V2i2.6226
Romadani, A. (2020). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah). E-Journal Fatwa Hukum, 3(4).
Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). Journal Law And Government, 2(1), 46–58. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31764/Jlag.V2i1.21606
Sagita, R. A., & Amaliatulwalidain. (2024). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jembatan Di Desa Keban Agung Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten Oku Selatan. Village: Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 5(1), 1–9. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.47134/Villages.V5i1.93
Salam, A. (2024). Evaluasi Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat: Tantangan Dan Hambatan Di Desa Pasirlangu, Kabupaten Garut. Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan, 10(2), 11–22.
Sandika, I., Aini, S., Simbolon, Y. K., & Hadiningrum, S. (2024). Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia . Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 1(1), 212–223. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.62383/Terang.V1i1.89
Sanjaya, S., Baharudin, & Satria, I. (2021). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Innovative: Journal Of Social Science Research, 1(2), 66–72.
Sanur, D. (2023). Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Politica, 14(1), 1–21. Https://Doi.Org/10.22212/Jp.V14i1.4120
Sarip. (2019). Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa Produk Huk. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 49(1), 57–72. Https://Doi.Org/10.21143/Jhp.Vol49.No1.1910
Sarkanto, Sihotang, A. P., & Sudarmanto, K. (2023). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa. Journal Juridish, 1(2), 116–127. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.26623/Jj.V1i2.6833
Setiawati. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 5(1), 61–84. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.32493/Jpkn.V5i1.Y2018.P61-84
Simannjuntak, E. B., & Ivanna, J. (2024). Peran Masyarakat Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan . Journal On Education , 6(4), 21548–21553. Http://Jonedu.Org/Index.Php/Joe
Siregar, R. H. (N.D.). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. 224–242.
Sofi, I. (2021). Efektivitas Pembinaan Dan Pengawasan Dana Desa. Jurnal Defis , 9(9), 37–64.
Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum, 7(1), 82–95.
Sunardi, & Lestari, Y. S. (2024). Model Kebijakan Pemberdayaan Di Pedesaan Indonesia . Jurnal Administrasi Publik , 20(1), 1–20.
Suparno. (2021). Pola Hubungan Pemerintahan Desa Bersama Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Geringging Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Juhanperak, 1091–1102.
Susanto, D., Liliyantie, Inriani, E., Netanyahu, K., Raja, D. T. S., Garuda, N., Nisapingka, D., Ningsih, J., & Ariyani, A. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lawang Uru Dalam Menghadapi Era Industrialisasi . Kumawula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 7(1), 255–267. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24198/Kumawula.V7i
Susetiawan, Mulyono, D., & Roniardian, M. Y. (2018). Penguatan Peran Warga Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat – Indonesian Journal Of Community Engagement, 4(1), 109–118. Https://Doi.Org/Http://Doi.Org/10.22146/Jpkm.27512
Syarifuddin. (2020). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara. Ejournal Ilmu Pemerintahan, 8(1), 81–94. Http://Ejournal.Ipfisip-Unmul.Ac.Id
Wahyudin, W., Kuswana, D., & Herdiana, D. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat. Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam , 8(1), 63–82. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.15575/Tamkin.V8i1.43356
Wianta, I. M. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sumerta Kelod . Jurnal Analogi Hukum, 4(1), 82–87. Https://Ejournal.Warmadewa.Ac.Id/Index.Php/Analogihukum
Zafira, L., Malik, I., & Hawing, H. (2024). Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembangunan Di Desa Batu Ke’de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang . Journal Unismuh, 5(4), 928–941. Https://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Kimap/Index
Published
2025-03-20
How to Cite
Tohawi, A. (2025). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia. Islamic Law: Jurnal Siyasah, 10(1), 92-120. https://doi.org/10.53429/iljs.v10i1.1445
Section
Articles
Copyright (c) 2025 Islamic Law: Jurnal Siyasah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
