Analisis Mantan Narapidana Korupsi sebagai Calon Kepala Daerah dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dari Perspektif Etika Politik Islam
Keywords:
Etika Politik Islam, Calon Kepala Daerah, PKPU No. 9 Thn 2020, Mantan Narapidana Korupsi.
Abstract
The General Election Commission Regulation (PKPU) Number 9 of 2020 governs the nomination of regional heads, including provisions for former corruption convicts. From the perspective of Islamic political ethics, it is crucial to analyze this policy to understand its implications for leadership integrity and public morality. Islamic political ethics emphasizes that leaders should possess noble character and be free from disgraceful acts, such as corruption. Therefore, although legally former corruption convicts may run for office after meeting certain requirements, from the standpoint of Islamic political ethics, this may be considered inconsistent with the principles of clean and trustworthy leadership. This analysis highlights the importance of considering moral and ethical values in the regional head election process to ensure the establishment of a government that is both integral and trusted by the public
References
Abraham, D., Lisnawati, Kosasi, F. W., Wibisono, C. C., & Dewi, M. M. M. S. (2023). PERIHAL PEMBATASAN HAK PILIH PASIF MANTAN NAPI KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN PRAKTIKNYA DI BERBAGAI NEGARA . Jurnal IKAMAKUM , 3(1), 232–245.
Aco, H. (2024, May 20). Anggap Cederai Rasa Keadilan, KMI Desak KPK Tinjau Ulang Kasus Korupsi Istri Eks Bupati Muba. Tribunnews.Com.
Aji, M. S. K., Purwanti, U. E., & Khamim. (2024). Amanah sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin: Analisis Penerapan Isi Hadis tentang Batasan Kewenangan Pemimpin. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, 3(1), 71–86. https://doi.org/https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i1.415
Albanna, M. (2024, May 21). Mengenal Mochtar Mohamad, Eks Napi Kasus Korupsi Jadi Bacalon Walikota Bekasi. Teropongnews.Com.
Ali, M. A., Didik Suhariyanto, & Rae, G. N. T. (2023). PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA MENGIKUTI KONTESTASI PEMILIHAN UMUM 2024 DI INDONESIA. Setara : Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 42–58.
Amalia, B., Mutmainah, L., Rostika, I., Sahmidin, & Hidayat, Y. (2024). Peran Kepemimpinan Islam dalam Mendorong Etika Organisasi Studi tentang Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Bisnis Modern . Benchmarking: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 64–72.
Ana. (2010, December 14). KPK Tahan Wali Kota Bekasi. Koran Tempo.
Anindi, N. R., Agustiwi, A., & W, I. A. G. H. (2023). Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 Tentang Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana. Jurnal Madani Hukum: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum, 1(2), 89–101.
ANT. (2015, August 15). KPK Tetapkan Bupati Musi Banyuasin Jadi Tersangka. Hukumonline.Com.
Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2020). Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan . Jurnal Konstitusi, 17(2), 413–436.
A’yuuni, N. N. Q. (2023a). PROSES DAN MAKNA TAUBAT BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURAKARTA [Skripsi S1]. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
A’yuuni, N. N. Q. (2023b). PROSES DAN MAKNA TAUBAT BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURAKARTA [Skripsi ]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID .
Aziiz, A. N. R. Al. (2020). Perilaku Jujur, Amanah, dan Istiqamah. Cempaka Putih.
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer . Jurnal Gema Keadilan , 7(1), 20–33.
Deasy. (2024, October 18). Status Terdakwa Elly Lasut Masih Membayangi. Manado Tempo.
Fakhri, & Fakhri, M. A. (2024). Membangun Etika Bisnis Islami: Refleksi atas Nilai Kejujuran, Amanah, dan Ihsan. JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam, 2(3).
FAT. (2010, November 16). Inilah Tiga Kasus Dugaan Korupsi yang Membelit Walikota Bekasi. Hukumonline.Com.
Gumelar, A. (2022, September 23). Eks Koruptor dan Anggota Ormas Terlarang Haram Ikut Kontestasi di Pemilu Sumber: https://www.nu.or.id/jabar/eks-koruptor-dan-anggota-ormas-terlarang-haram-ikut-kontestasi-di-pemilu-utSRe ___ Download NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap! https://nu.or.id/superapp (Android/iOS). Nu.or.Id.
Hapsoro, F. L. (2021). EKSAMINASI PUBLIK TERHADAP PUTUSAN HAKIM KASUS KORUPSI: PERSPEKTIF AKUNTABILITAS DAN INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN [Thesis S2]. Universitas Padjajaran.
Haris, M. A., & Sapari. (2024). Etika Politik dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam . Tsaqafatuna: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam , 6(2), 164–172.
HARTOYO, E. (2022). PENEGAKAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA PIDANA YANG BERKEADILAN BERBASIS HUKUM PROGRESIF [THESIS S2]. UNIVERSITAS SULTAN AGUNG SEMARANG.
Hasan, A., Bahran, & Sulistyoko, A. (2017). Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam . Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran, 17(2), 223–250.
Hindiawati, W. (2023). ANALISIS PASAL 240 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PADA PENCALONAN PEMILU TAHUN 2024. Jurnal Hukum Kenegaraan, 1(1).
Jufri, M. (2023). KONSTITUSIONALITAS CALON LEGISLATIF MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. Jurnal Pengawasan Pemilu I.
Khaidar, M. Y. (2019). Hak Politik Mnatan Narapidana Korupsi untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Legislatif [Skripsi ]. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Kurniawan, E. (2024, October 17). Elly Lasut Dinilai Sebagai Pemimpin yang Utamakan Rakyat Ketimbang Kepentingan Pribadi. JPNN.COM.
Lusiana, I. A., & Slamet, S. R. (2022). LEGITIMASI MANTAN NARAPIDANA KASUS KORUPSI DALAM MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CALON LEGISLATIF . JCA of LAW, 3(1), 94–104.
Maghfiroh, K., ALW, L. T., & Saraswati, R. (2018). PERKEMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. Diponegoro Law Journal, 7(2), 104–121. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2018.21410
Mananoma, T. N. (2015). TINJAUAN YURIDIS ATAS EKSEPSI NE BIS IN IDEM YANG DIPUTUSKAN DALAM POKOK PERKARA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MANADO NO. 06/PID.SUS/2011/PN.MANADO). Lex et Societatis, 3(7), 71–81.
Mardawani. (2020). PRAKTIS PENELITIAN KUALITATIF: TEORI DASAR DAN ANALISIS DATA DALAM PERSPEKTIF KUALITATIF (A. Rasyadany, Ed.). Deepublish .
Mariyono, D. (2024). MENGUASAI PENELITIAN KUALITATIF: Metode, Analisis Terapan, dan Arah Masa Depan (M. Nasir, Ed.; 1st ed.). Cipta Media Nusantara (CMN).
Melani, D., Nurhalisa, S., & Kurniati. (2024). Membangun Masyarakat Madani: Etika Politik Islam Al-Mawardi dalam konteks modern. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu, 8(7), 607–620.
Munawwir, Y. (2023). DISHARMONI PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEMILIHAN UMUM 2024. Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan, 3(2), 116–137. https://doi.org/https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.2.116-137
N, M. R. C. (2022). ANALISIS MANTAN NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH DALAM PKPU NOMOR 9 TAHUN 2020 PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM [Skripsi S1]. Universitas Islam Negeri Salatiga .
Nasda, I. (2019). Pencabutan Poitik Mantan Terpidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia [Thesis S2]. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Nublli, A. (2019). HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA [Skripsi ]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH .
Nurlindah, Abdul Rahman, & Sahban. (2024). Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif. Journal of Lex Philosophy, 5(2), 1013–1028.
Pebrianti, S. (2022). HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM [Skripsi ]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UINFAS).
Prasetyo, A. (2020). Kepemimpinan dalam perspektif Islam (W. Anggara, Ed.). Zifatama Jawara .
Putusan MAHKAMAH AGUNG 1122 K/PID.SUS/2011, Pub. L. No. 1122 K/PID.SUS/2011, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2011).
Rahadi, A. A., & Mustafa, A. (2024). TINJAUAN HUKUM ISLAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siayasah Syar’iyyah, 5(3), 718–731.
Rahman, F., & Anam, M. S. (2020). Hak Asasi Manusia Mantan Narapidana Korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 3(2), 65–80.
Rinaldi, F. (2019). PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN FIQIH SIYASAH (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 46 P/HUM/2018) [Skripsi S1]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Riyanto, S. (2019). PENYALAHGUNAAN JABATAN WALI KOTA BEKASI DALAM ANGGARAN (Studi Kasus Putusan Nomor 2547 K/Pid.sus/2011). Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 9(2), 144–152.
Rumambie, W. P. (2024, January 17). Berikan Materi, Bupati Kepulauan Talaud jadi Narasumber Kuliah Tamu Di Fakultas Ilmu Sosial. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.
Setiowati, S., & Umardani, A. (2024). Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip Musawa dan Keadilan . Manabia: Journal of Constitutional Law, 4(1), 93–118.
Shihab, M. Q. (2023). Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban (M. Nadhifah, Ed.; 1st ed.). Lentera Hati.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (1986). Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat (1st ed., Vol. 18). Penerbit CV. Rajawali.
Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah . JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2859–2866. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485
Supardi, A. (2019, February 1). Caleg Eks Narapidana Korupsi Lucianty Pahri, Tak Tutupi Masa Lalu. TEMPO..CO.
Suprajogi, A., & Purnomo, A. D. (2024). KAJIAN TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 11 TAHUN 2023 MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMILU NO 7 TAHUN 2017 TERKAIT MANTAN TERPIDANA YANG MENCALONKAN DIRI DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI TAHUN 2024. Forum Ilmiah Indonusa, 21(2), 98–108.
Surbakti, H. F., Yuhermasnyah, E., & Umur, A. (2024). HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK POLITIK ISLAM (Studi Putusan MK 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024) . JICL: Journal of Indonesian Comparative o Syari’ah Law, 7(2), 203–218.
Suyitno, Sidarta, D. D., & Anggraeni, R. (2025). Kajian Yuridis Terhadap Pemulihan Hak Politik Mantan Narapidana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/VII/2009 dalam Perlindungan Konstitusi Hak Asasi Manusia . Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora, 2(1), 352–368.
Umam, K. (2020). Analisis fiqh siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang Pencalonan Mantan Narapidana korupsi sebagai Calon Kepala Daerah [Thesis (Undergraduated)]. UIN Sunan Ampel Surabaya.
Wahyudi, N. (2016, August 8). MANTAN BUPATI MUBA MENJADI SAKSI SIDANG KORUPSI. ANTARAFOTO.COM.
Wakik, A. K. (2024, August 23). Pernah Terjerat Korupsi, Demokrat Didesak Cabut Dukungan untuk Elly Lasut. RMOLID: Republik Merdeka.
Wuragil, S. (2020). Legitimasi Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Legislatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum, 6(2), 247–258.
Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Syariah dan Fiqh Siyasah. Recht Studiosum Law Review, 2(2), 92–101.
Yusuf, M., Azizah, A. K., & Saputri, I. N. M. (2022). Konsep keadilan dalam islam menurut al-mawardi . Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies, 3(2), 120–129.
Zulkarnain, M. F., Hilalludin, & As-Suny, F. S. (2024). Relevansi Pengampunan Korupsi dalam Perspektif Islam Dengan Hukum yang Berlaku. Al-Adalah: Journal of Politics, Social, Law and Humanities, 2(4), 139–147.
Aco, H. (2024, May 20). Anggap Cederai Rasa Keadilan, KMI Desak KPK Tinjau Ulang Kasus Korupsi Istri Eks Bupati Muba. Tribunnews.Com.
Aji, M. S. K., Purwanti, U. E., & Khamim. (2024). Amanah sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin: Analisis Penerapan Isi Hadis tentang Batasan Kewenangan Pemimpin. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, 3(1), 71–86. https://doi.org/https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i1.415
Albanna, M. (2024, May 21). Mengenal Mochtar Mohamad, Eks Napi Kasus Korupsi Jadi Bacalon Walikota Bekasi. Teropongnews.Com.
Ali, M. A., Didik Suhariyanto, & Rae, G. N. T. (2023). PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA MENGIKUTI KONTESTASI PEMILIHAN UMUM 2024 DI INDONESIA. Setara : Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 42–58.
Amalia, B., Mutmainah, L., Rostika, I., Sahmidin, & Hidayat, Y. (2024). Peran Kepemimpinan Islam dalam Mendorong Etika Organisasi Studi tentang Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Bisnis Modern . Benchmarking: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 64–72.
Ana. (2010, December 14). KPK Tahan Wali Kota Bekasi. Koran Tempo.
Anindi, N. R., Agustiwi, A., & W, I. A. G. H. (2023). Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 Tentang Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana. Jurnal Madani Hukum: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum, 1(2), 89–101.
ANT. (2015, August 15). KPK Tetapkan Bupati Musi Banyuasin Jadi Tersangka. Hukumonline.Com.
Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2020). Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan . Jurnal Konstitusi, 17(2), 413–436.
A’yuuni, N. N. Q. (2023a). PROSES DAN MAKNA TAUBAT BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURAKARTA [Skripsi S1]. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
A’yuuni, N. N. Q. (2023b). PROSES DAN MAKNA TAUBAT BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURAKARTA [Skripsi ]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID .
Aziiz, A. N. R. Al. (2020). Perilaku Jujur, Amanah, dan Istiqamah. Cempaka Putih.
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer . Jurnal Gema Keadilan , 7(1), 20–33.
Deasy. (2024, October 18). Status Terdakwa Elly Lasut Masih Membayangi. Manado Tempo.
Fakhri, & Fakhri, M. A. (2024). Membangun Etika Bisnis Islami: Refleksi atas Nilai Kejujuran, Amanah, dan Ihsan. JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam, 2(3).
FAT. (2010, November 16). Inilah Tiga Kasus Dugaan Korupsi yang Membelit Walikota Bekasi. Hukumonline.Com.
Gumelar, A. (2022, September 23). Eks Koruptor dan Anggota Ormas Terlarang Haram Ikut Kontestasi di Pemilu Sumber: https://www.nu.or.id/jabar/eks-koruptor-dan-anggota-ormas-terlarang-haram-ikut-kontestasi-di-pemilu-utSRe ___ Download NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap! https://nu.or.id/superapp (Android/iOS). Nu.or.Id.
Hapsoro, F. L. (2021). EKSAMINASI PUBLIK TERHADAP PUTUSAN HAKIM KASUS KORUPSI: PERSPEKTIF AKUNTABILITAS DAN INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN [Thesis S2]. Universitas Padjajaran.
Haris, M. A., & Sapari. (2024). Etika Politik dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam . Tsaqafatuna: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam , 6(2), 164–172.
HARTOYO, E. (2022). PENEGAKAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA PIDANA YANG BERKEADILAN BERBASIS HUKUM PROGRESIF [THESIS S2]. UNIVERSITAS SULTAN AGUNG SEMARANG.
Hasan, A., Bahran, & Sulistyoko, A. (2017). Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam . Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran, 17(2), 223–250.
Hindiawati, W. (2023). ANALISIS PASAL 240 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PADA PENCALONAN PEMILU TAHUN 2024. Jurnal Hukum Kenegaraan, 1(1).
Jufri, M. (2023). KONSTITUSIONALITAS CALON LEGISLATIF MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. Jurnal Pengawasan Pemilu I.
Khaidar, M. Y. (2019). Hak Politik Mnatan Narapidana Korupsi untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Legislatif [Skripsi ]. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Kurniawan, E. (2024, October 17). Elly Lasut Dinilai Sebagai Pemimpin yang Utamakan Rakyat Ketimbang Kepentingan Pribadi. JPNN.COM.
Lusiana, I. A., & Slamet, S. R. (2022). LEGITIMASI MANTAN NARAPIDANA KASUS KORUPSI DALAM MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CALON LEGISLATIF . JCA of LAW, 3(1), 94–104.
Maghfiroh, K., ALW, L. T., & Saraswati, R. (2018). PERKEMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. Diponegoro Law Journal, 7(2), 104–121. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2018.21410
Mananoma, T. N. (2015). TINJAUAN YURIDIS ATAS EKSEPSI NE BIS IN IDEM YANG DIPUTUSKAN DALAM POKOK PERKARA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MANADO NO. 06/PID.SUS/2011/PN.MANADO). Lex et Societatis, 3(7), 71–81.
Mardawani. (2020). PRAKTIS PENELITIAN KUALITATIF: TEORI DASAR DAN ANALISIS DATA DALAM PERSPEKTIF KUALITATIF (A. Rasyadany, Ed.). Deepublish .
Mariyono, D. (2024). MENGUASAI PENELITIAN KUALITATIF: Metode, Analisis Terapan, dan Arah Masa Depan (M. Nasir, Ed.; 1st ed.). Cipta Media Nusantara (CMN).
Melani, D., Nurhalisa, S., & Kurniati. (2024). Membangun Masyarakat Madani: Etika Politik Islam Al-Mawardi dalam konteks modern. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu, 8(7), 607–620.
Munawwir, Y. (2023). DISHARMONI PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEMILIHAN UMUM 2024. Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan, 3(2), 116–137. https://doi.org/https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.2.116-137
N, M. R. C. (2022). ANALISIS MANTAN NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH DALAM PKPU NOMOR 9 TAHUN 2020 PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM [Skripsi S1]. Universitas Islam Negeri Salatiga .
Nasda, I. (2019). Pencabutan Poitik Mantan Terpidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia [Thesis S2]. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Nublli, A. (2019). HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA [Skripsi ]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH .
Nurlindah, Abdul Rahman, & Sahban. (2024). Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif. Journal of Lex Philosophy, 5(2), 1013–1028.
Pebrianti, S. (2022). HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM [Skripsi ]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UINFAS).
Prasetyo, A. (2020). Kepemimpinan dalam perspektif Islam (W. Anggara, Ed.). Zifatama Jawara .
Putusan MAHKAMAH AGUNG 1122 K/PID.SUS/2011, Pub. L. No. 1122 K/PID.SUS/2011, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2011).
Rahadi, A. A., & Mustafa, A. (2024). TINJAUAN HUKUM ISLAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siayasah Syar’iyyah, 5(3), 718–731.
Rahman, F., & Anam, M. S. (2020). Hak Asasi Manusia Mantan Narapidana Korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 3(2), 65–80.
Rinaldi, F. (2019). PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN FIQIH SIYASAH (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 46 P/HUM/2018) [Skripsi S1]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Riyanto, S. (2019). PENYALAHGUNAAN JABATAN WALI KOTA BEKASI DALAM ANGGARAN (Studi Kasus Putusan Nomor 2547 K/Pid.sus/2011). Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 9(2), 144–152.
Rumambie, W. P. (2024, January 17). Berikan Materi, Bupati Kepulauan Talaud jadi Narasumber Kuliah Tamu Di Fakultas Ilmu Sosial. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.
Setiowati, S., & Umardani, A. (2024). Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip Musawa dan Keadilan . Manabia: Journal of Constitutional Law, 4(1), 93–118.
Shihab, M. Q. (2023). Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban (M. Nadhifah, Ed.; 1st ed.). Lentera Hati.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (1986). Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat (1st ed., Vol. 18). Penerbit CV. Rajawali.
Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah . JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2859–2866. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485
Supardi, A. (2019, February 1). Caleg Eks Narapidana Korupsi Lucianty Pahri, Tak Tutupi Masa Lalu. TEMPO..CO.
Suprajogi, A., & Purnomo, A. D. (2024). KAJIAN TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 11 TAHUN 2023 MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMILU NO 7 TAHUN 2017 TERKAIT MANTAN TERPIDANA YANG MENCALONKAN DIRI DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI TAHUN 2024. Forum Ilmiah Indonusa, 21(2), 98–108.
Surbakti, H. F., Yuhermasnyah, E., & Umur, A. (2024). HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK POLITIK ISLAM (Studi Putusan MK 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024) . JICL: Journal of Indonesian Comparative o Syari’ah Law, 7(2), 203–218.
Suyitno, Sidarta, D. D., & Anggraeni, R. (2025). Kajian Yuridis Terhadap Pemulihan Hak Politik Mantan Narapidana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/VII/2009 dalam Perlindungan Konstitusi Hak Asasi Manusia . Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora, 2(1), 352–368.
Umam, K. (2020). Analisis fiqh siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang Pencalonan Mantan Narapidana korupsi sebagai Calon Kepala Daerah [Thesis (Undergraduated)]. UIN Sunan Ampel Surabaya.
Wahyudi, N. (2016, August 8). MANTAN BUPATI MUBA MENJADI SAKSI SIDANG KORUPSI. ANTARAFOTO.COM.
Wakik, A. K. (2024, August 23). Pernah Terjerat Korupsi, Demokrat Didesak Cabut Dukungan untuk Elly Lasut. RMOLID: Republik Merdeka.
Wuragil, S. (2020). Legitimasi Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Legislatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum, 6(2), 247–258.
Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Syariah dan Fiqh Siyasah. Recht Studiosum Law Review, 2(2), 92–101.
Yusuf, M., Azizah, A. K., & Saputri, I. N. M. (2022). Konsep keadilan dalam islam menurut al-mawardi . Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies, 3(2), 120–129.
Zulkarnain, M. F., Hilalludin, & As-Suny, F. S. (2024). Relevansi Pengampunan Korupsi dalam Perspektif Islam Dengan Hukum yang Berlaku. Al-Adalah: Journal of Politics, Social, Law and Humanities, 2(4), 139–147.
Published
2025-03-20
How to Cite
Ambodo, T. (2025). Analisis Mantan Narapidana Korupsi sebagai Calon Kepala Daerah dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dari Perspektif Etika Politik Islam. Islamic Law: Jurnal Siyasah, 10(1), 1-26. https://doi.org/10.53429/iljs.v10i1.1441
Section
Articles
Copyright (c) 2025 Islamic Law: Jurnal Siyasah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
