ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Ramadhan ramadhan; Agus Tohawi; Moh. Saiful Musthofa

doi:10.53429/jdes.v9i1.351

Ramadhan ramadhan STIE Pancasetia Banjarmasin
Agus Tohawi Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk
Moh. Saiful Musthofa Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk

DOI: https://doi.org/10.53429/jdes.v9i1.351

Keywords: Pemerintah daerah, otonomi daerah, Keuangan daerah

Abstract

Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, etlsien, dan mampu mendorong peran masyarakat dalam meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan Otonomi Daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan di Kabupaten Nganjuk dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Nganjuk. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD di Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2001-2005. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan dokumentasi dan yang dilakukan di BKD Kabupaten Nganjuk. Metode Penelitian adalah Deskriptif Komparatif, dengan menggunakan beberapa rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi tiskal, indeks kemempuan rutin, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah yang ditunjukkan dengan angka rasio rata-ratanya adalah 7,88% masih berada diantara 0% - 25% tergolong mempunyai pola hubungan instruktif yang berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Sosial masyarakat masih relatif rendah meskipun dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan Dalam Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal hanya memiliki rata-rata 6,80%. hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian/kemampuan keuangan Kabupaten Nganjuk masih rendah dalam melaksanakan otonominya. Berdasarkan rasio IKR rata-rata hanya sebesar 9,75 %, ini artinya PAD memiliki kemampuan yang sangat kurang untuk membiayai pengeluaran rutinnya. Pada Rasio Keserasian, pengeluaran belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan belanja pembangunan. Sedangkan dalam Rasio Pertumbuhan, secara keseluruhan mengalami peningkatan disetiap tahunnya yang disebabkan bertambahnya pajak dan retribusi daerah.

References

Abdul Halim. (2001). Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP YKPN.
Abdul Halim. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
Anita Wulandari. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah. Jurnal Kebijakan dan Adminislrasi Publik Vol 5 No 2 November
Bahtiar Arif, Muchlis, Iskandar. (2002). Akuntansi Pemerintahan, Jakarta : Salemba Empat.
Biro Pusat Statistik.(2005). Nganjuk Dalam Angka 2004. BPS Nganjuk.
Hadari Nawawi. (1991). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : UGM Press.
Helfert, Erich. (2000). Teknikanalisa Keuangan. Jakarta : Erlangga.
Kifliansyah. (2001). Analisa Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPP YKPN.
Kustadi Arinta. (1996). Pengantar Akuntansi Pemerintahan. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Mohammad Jimmi Ibrahiin. (1991). Prospek Otonomi Daerah. Semarang : Dahara Prize.
Mohammad Nazir. (2003). Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Mudrajat Kuncoro. (1997). Kkonomi Pembangunan : Teori, masalah-masalah dan kebijakan. Yogyakarta : UPP YKPN.
Natahiddin. (2001). Potensi dana perimbangan pada pemerintahan daerali di Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPP YKPN.
Nirzawan. (2001), Tinjauan umum terhadap sistem pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPP YKPN. v-
Nur Indriantoro, Bambang Supomo. 2002. Metode Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFE.
Revrisond Baswir. (2000). Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
Slamet Munawir. (1995). Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.
Suparmoko. (2002). Ekonomi Publik. Yogyakarta: ANDI.
UU RI. 2004. Undang-UndangRipublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
UU RI. 2004. Undang-UndangRipublik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
UU RI. (2000). Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Widodo.(2001). Analisa Rasio Keuangan pada APBD Boyolali, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.
Yuliati. (2001). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapai Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.