Status Anak Akibat Pembatalan Pernikahan Menurut Hukum Islam

  • Dewi Ulfa Lailatul Fitria Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk
Keywords: Anak, Perkawinan, Pembatalan

Abstract

Perkawinan menurut agama Islam Sah jika telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan tidak terdapat unsur larangan perkawinan di dalamnya. Perkawinan yang di dalamnya terdapat cacat dalam pemenuhan rukun dan/atau syarata perkawinan maka perkawinan dianggap tidak sah atau dapat dilakukan pembatalan perkwinan. Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh suami, istri, keluarga atau orang yang diberi kuasa untuk itu. Perkawinan yang dibatalkan maka dianggap tidak pernah ada perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan maka hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, akantetapi problematika kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan yang di batalkan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam bahwa batalnya perkawinan tidak mempengaruhi hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta menggunakan bahan hukum primer dan skunder. Metode analisis data menggunakan logika induktif dengan mengambilkesimpulan dari hal yang umum menuju hal yang khusus. Pembatalan perkawinan menurut Islam diperbolehkan karena terdapat caat dan rukun dan/atau syarat sah perkawinan dan proses pembatalannya harus melalui pengadilan. Meskipun telah dilakukan pembatalan perkawinan kedua orang tua tetap bertangung jawab atas tumbuh kembang anaknya tanpa mencederai hak dan kewajiban masing-masing pihak.  

 

References

Ainiyah Qurrotul, Keadilan Gender Dalam Islam Konvensi Pbb Dalam Perspektif Mazhab Shafi’i, Malang, Intrans Publishing, 2015
Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. 2014
Beni ahmad saeban, Fiqihmunakahat 2 bandung, Cv Pustaka setia 2010
Hadi Subhan “Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan” Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2019
Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang . Bayumedia Publishing. 2006
Purbasari, Indah. Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia. Malang. Setara Press. 2016
Tihami dan Sohari. Fikih Munakahat. Jakarta. Rajawali Pers. 2014
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)
Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oi9 Nomor 186)
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Perkara Nomor 1264/Pdt.G/2013/ PA. Ngj tanggal 21 April 2014
Agustina Fitria, “Kedudukan Anak Dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hokum Perkawinan Indonesia”, Ajudikasi: Jurnal ilmu Hukum Vol.2 No. 1 Juni 2018
Mawardi Marmiati, “Problematika Perkawinan Di Bawah Umur”, Jurnal analisa volume 19 nomor 02 juli –desember2012,
Pongoliu Hamid, “Kedudukan Anak Lahir Diluar Nikah Dalam Perspektif Hokum Islam Dan Hokum Positif”, Al-Mizan Vol.9 No.1 Juni 2013 ISSN: 1907-85”
Putu Luh Putri Indah dkk, “Pengaturan Terhadap Kedudukana Nak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, E-Journal Komunitas Yusticia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Volume 3 No.1 Tahun 2020
Utomo, Arie Oki Rahadianto Sutopo, “pemuda, perkawinan dan perubahan social di Indonesia”, Jurnal Studi Pemuda volume 9 nomor 2 2020 www.jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Rukun di akses pada 08 Desember 2022 pkl 13.39 Wib.
https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/pengertian-dan-sebab-fasakh-pernikahan-dalam-fiqih-perkawinan-Rrh0 diakses pada tanggal 08 Desember Pkl.15.56
Published
2022-09-02
How to Cite
Dewi Ulfa Lailatul Fitria. (2022). Status Anak Akibat Pembatalan Pernikahan Menurut Hukum Islam. Islamic Law: Jurnal Siyasah, 7(02), 74-95. https://doi.org/10.53429/law.v7i02.543