Pencatatan Perkawinan dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan

  • Anas Maulana Prodi Hukum Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Indonesia
Keywords: Kawin Siri, Pencatatan, Perkawinan

Abstract

Ketentuan aturan perkawinan diatur dalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah Sedangkan aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Semuanya bertujuan untuk menjaga dan melindungi institusi perkawinan yang sakral dan kuat yang disebut dengan mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara itu ada perkawinan yang disebut dengan perkawinan siri, perkawinan siri adalah perkawinan yang sah karena dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama, yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan negara karena tidak tercatat. Akibatnya perkawinan siri banyak menimbulkan problem terutama problem hukum dalam keluarga, seperti tidak adanya pengakuan hukum terhadap perkawinan tersebut dan problem lain yang mengikutinya seperti status anak yang tidak mendapatkan akte nikah, hak-hak keluarga lainnya terutama hak-hak perempuan (istri) dan anak yang sering tidak mendapat pengakuan dari bapak dan atau keluarga bapaknya seperti untuk mendapat hak nafkah dan waris dari bapaknya. Namun dalam hal ini Permendagri memberikan opsi lain dalam kepentingan administrasi sehingga timbullah beberapa problem yang menjadikan peraturan yang satu dengan yang lain bertentangan.

References

Abd. Somad, Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam Indonesia (Cet.I; Jakarta: Kencana Predana Group)
Abdul Ghofur Ansori, Hukum Perkawinan Islam: Prespektif Fikih dan Hukum Positif, cet 1, (Yogyakarta:UUI Press, 2011),
Abdul Helim. Belajar Administrasi Melalui Al-Qur’an: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah. (Yogyakarta: K-Media 2017),
Abdul manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006) Cet. I, Ed. Pertama,
Abu Hasan Ali Muhammadibn Habib al-Mawardi al-Basri. An-Nukat wa al-Uyun Tafsir Al-Mawardi juz 1 (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), t.th,
Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, (Surabaya, Pustaka Progressif, 1997), 626.
Al Munawar, Faishal Agil, Telaah Fatwa tentang Nikah Siri, Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Volume 4, Nomor 1, April 2020,
Amanda Zubaidah Aljarofi, “Kategori Perkawinan Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga.” Jurnal al-hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 09, Nomor 02,Desember2019, 296-324
Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh II. (Jakarta : Kencana, 2014)
Amiur Nurudin & Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974, sampai KHI. (Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2006)
Departemen agama RI, bahan penyuluhan hukum, (Jakarta: Dirjen bimbagais, 1996/1997), 210
Fatwa MUI No. 10 tahun 2008; http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/45.-Nikah-di-bawah-tangan.pdf
Fulthoni, et al., Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan (Jakarta: ILRC, 2009), 2.
Herianto, “Analisis Hukum Pelaksanaan Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone” (Skripsi-Universitas Hasanuddin, 2018)
Published
2022-09-02
How to Cite
Anas Maulana. (2022). Pencatatan Perkawinan dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Islamic Law: Jurnal Siyasah, 7(02), 52-73. https://doi.org/10.53429/law.v7i02.542