Psikologi Hukum dalam Penyelesaian Perkara Secara E-Litigasi dan Non E-Litigasi Perspektif Hakim Pengadilan Agama

  • Lasifatul Launiyah IAIN Metro Lampung
  • Fathur Rochim Prodi Hukum Tatanegra (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk
Keywords: Psikologi Hukum, E-Litigasi, Non E-litigasi

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa fungsi dari psikologi hukum dalam proses hukum secara umum baik secara e-litigasi dan non e-litigasi di Pengadilan Agama dan bagaimana fungsi psikologi hukum dalam penegakan hukum baik secara e-litigasi dan non elitigasi di Pengadilan Agama. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Sebagai cabang dari ilmu hukum, psikologi hukum mempelajari perilaku atau sikap psikis/jiwa individu maupun kelompok. Psikologi hukum hadir dan memiliki fungsi dan bagiannya dalam berbagai proses hukum seperti dalam proses penyidikan, pengadilan maupun dalam Lembaga Permasyarakatan. Dalam proses penyidikan, membantu penyidik dalam melakukan penyidikan pada korban, saksi dan pelaku. Dalam pengadilan, adanya saksi ahli seperti psikolog dalam persidangan baik secara e-litigasi dan non elitigasi di Pengadilan Agama. Dalam Lembaga Permasyarakatan adanya asesmen dan intervensi psikologi pada narapidana. Memberi manfaat dan kemudahan dalam penuntasan tindak pidana hukum sesuai perspektif psikologi. 2. Psikologi hukum berkontribusi dalam penegakan hukum pidana dalam bentuk memberikan pengetahuan yang berguna dalam proses penegakan hukum. Digunakan untuk menjelaskan perilaku terdakwa maupun korban yang dapat digunakan dalam proses persidangan. Berperan juga dalam 4 tahapan penegakan hukum pidana di Indonesia dimulai dari pencegahan, penanganan, pemidanaan, dan pemenjaraan. Mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku maupun korban, serta sebanyak mungkin menghindari penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum.

References

Agung, Ivan Muhammad. Kontribusi Psikologi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Fakultas Psikologi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau. 2011.
Akhdiat, Hendra, dan Rosleny Marliani. Psikologi Hukum. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
Ardhani, T. A., I. T. Rahayu, dan Y. Scholichatun. Psikologi Klinis. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.
Constanzo, Mark. Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
Dirdjosisworo, Soedjono. Pengantar Tentang Psikologi Hukum. Bandung: Alumni. 1983.
Fuadi, Munir. Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003.
Gerungan, W. A. Psikologi Sosial. Bandung: Refika Aditama. 2004.
Gunadi, Ismu, dan Junaedi Efendi. 2014. Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group.
Hamzah, Andi. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1987.
Husin, Kadri, dan Budi Rizki Husin. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). Hasil Kongres XI HIMPSI, Kode Etik Psikologi Indonesia. Jakarta: Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia. 2010.
Jahja, Yudrik. Psikologi Perkembangan. Jakarta: Prenadamedia Group. 2011.
Lamintang, P. A. F. Dasar - Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Sinar Baru. 1984.
Moeljatno. Asas - Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Bina Aksara. 1987.
Prakoso, Abintoro. Hukum Dan Psikologi Hukum. Yogyakarta: LaksBang Grafika. 2014.
Prakoso, Djoko. Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahapan Penyidikan. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
Rizanizarli. Teori-Teori Pemidanaan dan Perkembangannya. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. 2004.
Sobur, Alex. Psikologi Umum Dalam Lintas Sejarah. Bandung: Pustaka Setia. 2003.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1986.
Syahrani, Riduan. Rangkaian Intisari Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1999.
Zaidan, M. A. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
Published
2022-09-02
How to Cite
Lasifatul Launiyah, & Fathur Rochim. (2022). Psikologi Hukum dalam Penyelesaian Perkara Secara E-Litigasi dan Non E-Litigasi Perspektif Hakim Pengadilan Agama. Islamic Law: Jurnal Siyasah, 7(02), 17-31. https://doi.org/10.53429/law.v7i02.540